Dobo,AI.-
Politisi Perempuan Aru, di DPRD Provinsi Maluku, Elviana Pattiasina Maitimu, ditemui
wartawan di sela-sela masa resesnya di Kota Dobo, Kepulauan Aru, Maluku,
menyatakan kekesalannya kepada Pemerintah Daerah (Pemda-red) Maluku, dan Pemda Kabupaten dan Kota di seantero Provinsi Maluku,
yang hanya mau memaksa Pemerintah Pusat untuk menjadikan Provinsi Maluku
sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), tetapi tidak melakukan apa-apa yang jadi
tanggung jawab dasarnya.
Menurut Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Partai Demokrat
ini, sebagai konsekuensi dari kita minta Pempus jadikan Maluku sebagai Lumbung
Ikan Nasional, Pemda Provinsi dan Kabupaten serta Kota, harusnya menyediakan
infrastruktur dasar, seperti misal, Pelabuhan, Cool Store, serta Kapal-kapal
Ikan yang berukuran minimal 100 Gross Tonage (GT).
“Kita memaksa Pemerintah Pusat, untuk jadikan Provinsi
Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional, namun kita sendiri tidak menyediakan
infrastruktur dasar yang akan menunjang LIN itu sendiri. Kita belum menyediakan
Pelabuhan dengan baik, Kapal Ikan dengan bobot 100 GT, dan Cool Store, dan
infrastruktur dasar lainnya, tetapi kita ngotot untuk jadi LIN. Kita punya
persediaan Sumber Daya Alam yang melimpah, tetapi Pemda-pemda tidak fokus untuk
penyediaan infrastruktur dasar. Kita harusnya realistis.” Ujarnya, kesal.
Ketika ditanya perannya dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD
dalam menghadapi masalah ini, Perempuan Tangguh ini menjelaskan bahwa Fungsi
DPRD akan tetap dilakukan secara baik. Sebagai contoh, untuk masalah Anggaran,
DPRD akan mendorong upaya menjuangkan anggaran di setiap level untuk memberikan
dukungan kepada rencana Maluku menjadi LIN.
“Kami di DPRD Provinsi Maluku tetap proaktif untuk membantu
Pemerintah menghadapi hadirnya LIN di Provinsi Maluku. Dengan fungsi kami, akan
dilakukan sejumlah upaya untuk memperjuangkan apa saja yang dibutukan, termasuk
anggaran pada setiap jenjang yang bisa diperjuangkan.” Ungkapnya. (01-AI)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar